Dorong Kemudahan Berusaha, Kemenkumham Gorontalo Canangkan AHU Masuk Desa

Gorontalo - Untuk menyelaraskan program pemerintah dalam kemudahan berusaha dan peningkatan perekonomian serta memberikan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mencanangkan program dan inovasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Masuk Desa. 

Program ini diharapkan mempermudah masyarakat pedesaan dalam mengurus administrasi hukum umum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui layanan yang mudah dijangkau.

Baca juga: Hasil Operasi Jaran Rinjani 2022, Polres Sumbawa Berhasil Ungkap 22 Kasus

Pencanangan ini diselenggarakan di Grand Palace Convention Centre, Kota Gorontalo, Senin (29/07).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar menyampaikan melalui momen pencanangan Layanan AHU Masuk Desa, dirangkaikan dengan Pameran Layanan AHU ini merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. “Bukan Saya, Bukan Aku, Bukan Dia, Kami Tim kerja smart Kanwil Kemenkumham Gorontalo, PASTI Berdampak, " tegas Kakanwil Pagar.

Baca juga: Koordinasi Penyusunan Basis Data III Sistem Keamanan Kantor Pemerintahan, Direktur Perlindungan BNPT RI Kunker Ke Manggarai Barat

Pada kesempatan ini, Penjabat Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemudahan berusaha dan meningkatkan pelayanan publik.

Baca juga: Sufmi Dasco: Pimpinan DPR Terima Surpres Pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Acara ini dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian/Lembaga/Daerah, Pejabat Administrator, dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program AHU Masuk Desa.

Baca juga: Habiburokhman: Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Pengedarnya Dihukum Mati

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat pedesaan lebih mudah mengakses layanan administrasi hukum umum, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian daerah. (Adb)